Perjanjian Pra-Nikah Bagi Pasangan Campuran WNI & WNA

Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya intelektual setiap orang di era digital, membuat orang semakin percaya diri terhadap kemampuannya dan mengutamakan individualitas.

Banyak orang muda yang sukses tidak lagi memikirkan sebuah pernikahan sebagai suatu yang natural dan hanya berlandaskan kasih sayang, akan tetapi rasa keegoisan terkadang tetap timbul dikala asmara mencapai puncaknya.

Pada zaman sekarang perjanjian pra-nikah bukanlah menjadi suatu hal yang tabu, walaupun sebenarnya perjanjian pra-nikah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) buatan Belanda.

1. Apa itu perjanjian pra-nikah ?

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan :

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat apa-apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya perjanjian pra-nikah :

–          Di buat sebelum pernikahan terjadi;

–          Berisi tentang hal-hal yang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 139 KUHPer) ;

–          Di sahkan oleh Notaris

–          Di catatkan di Kantor Catatan Sipil (Non Islam) / Kantor Urusan Agama (Islam) sesuai dengan domisili hukum WNI.

Jadi, perjanjian pernikahan itu mulai berlaku sejak pernikahan itu dilangsungkan.

   2 . Apa-apa saja yang menjadi isi dari perjanjian pernikahan ?

Pada umumnya sebuah perjanjian yang mengutamakan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu, sama hal dengan perjanjian pra-nikah. Namun, pada umumnya perjajian pra-nikah adalah mengenai tentang harta benda dalam perkawinan, yakni :

–          Persatuan untung dan rugi;

 

(Pasal 163 KUH Per : semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami-istri itu tidak termasuk kerugian bersama”)

–          Persatuan hasil dan pendapatan;

–          Tidak ada persatuan harta sama sekali

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang diciptakan pada zaman Belanda, dan Undang-undang Perkawinan sudah dengan jelas dan sangat menguntungkan kedua pihak yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal  35 ayat  (1)  : Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Pasal 35 ayat (2) :  harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang masing-masing diperoleh sebagai hadiah, adalah dibawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari sini dapat kita lihat, bahwa hukum menganggap bersatunya seorang wanita dan laki-laki dalam satu rumah dibawah kesucian pernikahan juga menjadi satu hukum dan termasuk menjadi satu dalam harta yang diperoleh setelah pernikahan itu

 3. Apa yang menjadi larangan isi perjanjian pra nikah ?

–          Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPer);

–          Tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai ayah, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama (Pasal 140 ayat (1) KUHPer);

–          Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mempersyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas (Pasal 140 ayat (2) KUHPer);

–          Suami istri tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka untuk mewarisi harta-harta peninggalan keturunan mereka dalam garis lurus kebawah (anak cucu);

–          Jika harta persatuan itu dihentikan, tidak boleh diperjanjikan bahwa si suami atau si istri akan membayar utang yang lebih besar dari keuntungannya dalam harta persatuan itu;

–          Tidak boleh dimasukkan pernyataan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan mereka hanya tunduk pada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing atau boleh beberapa adat kebiasaan (Pasal 143 KUHPer).

Saya pribadi sebagai seorang pengacara yang juga pada suatu saat menjadi seorang istri sebagaimana kodrat saya diciptakan sebagai wanita, berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak zaman dahulu sudah sangat efisien dan baik bagi kedua belah pihak, karena yang membuat undang-undang itu bukan saja orang-orang yang ahli di bidang hukum tetapi juga orang yang ahli dalam filosofi dan telah memikirkan dampak hukum itu ratusan tahun mendatang, tapi tetap saja manusia berkembang dan hukum juga harus berkembang.

Jadi menurut pandangan saya, tidak perlu ada perjanjian pra-nikah, karena bersatunya seorang pria dan wanita menjadi satu daging (seperti dalam Alkitab) dibawah satu ikatan yang suci yang disebut pernikahan, dan mereka juga menjadi satu di dalam hukum.

Akan tetapi, dalam hal pernikahan campuran WNI dan WNA sepertinya pada saat sekarang ini, sudah merupakan keharusan untuk membuat perjanjian pra nikah, mengapa ? karena dikhawatirkan akan susah dalam hal pembelian barang-barang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, mengapa (?)

       4. Mengapa harus membuat perjanjian pra-nikah ?

       5. Mengapa harus memisahkan harta kekayaan ?

Saya sendiri sangat tidak setuju dengan alasan ini, karena Setiap WNI berhak atas setiap centi meter tanah di bumi pertiwi Indonesia, jadi pemerintah tidak bisa menghambat seorang WNI yang menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian pra-nikah untuk membeli tanah di Indonesia, itu merupakan hal yang tidak dapat saya terima. Tapi, mari kita lihat alasan berikut yang dapat diterima :

–          Untuk mencegah adanya pembelian tanah-tanah atau property di Indonesia yang dengan mudah dapat dimiliki WNA asing dengan menikahi WNI guna mendapatkan hak milik terhadap property di Indonesia.

Setelah memperhatikan alasan tersebut, memang benar bahwa seorang WNA tidak boleh memiliki hak milik terhadap property di Indonesia, mereka hanya diberikan hak guna usaha, hak guna banguna, hak pakai atas tanah Negara, Hak Milik atau Hak Sewa untuk Bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana dalam Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 yang masanya juga ditentukan dan dapat diperpanjang satu kali saja.

Sudah banyak daerah-daerah di Indonesia yang dimiliki WNA dengan cara menikahi WNI local guna mendapatkan sebuah tanah dengan harga yang murah. Salah satu contoh sebuah pulau di Provinsi NTB, hampir 80% sudah dimiliki orang asing yang nilai jualnya sangat-sangat rendah, kebanyakan WNA tersebut adalah WNA Australia, mereka membeli tanah dekat pantai, membangun resort, mematok tanah-tanah yang di klaim dan tidak membolehkan warga-warga local untuk ke pinggir pantai, padahal warga mata pencaharian warga local adalah nelayan. Ada banyak isu-isu lainnya, yang tidak akan habis-habisnya jika di bahas satu-persatu, dan itu dapat dibicarakan di lain topic.

Jika diatas kita mengulas tentang “Asas manfaat” oleh WNA terhadap WNI, sekarang mari kita bahas “asas manfaat” dari seorang WNI terhadap WNA.

Salah satu keuntungan besar dari perjanjian pra-nikah adalah melindungi harta anda sebelum dan sesudah pernikahan, karena memang itu yang menjadi poin penting di zaman yang membuat segalanya mudah hanya dengan mengklik sebuah gadget.

Setiap orang pasti tidak pernah membayangkan bertemu dengan wanita atau pria matrealistis atau istilahnya “gold digger”. Sehingga dengan perjanjian pra-nikah, andapun bisa terhindar dari gold digger.

Saya telah menangani beberapa kasus tentang “tindakan tidak menyenangkan” oleh seorang “Gold Digger” dan yang menjadi klien saya adalah WNA, tentu saja Klien saya menjadi pihak yang dirugikan dalam hubungan ini, tapi hukum masih adil dan memihak pada pihak yang benar.

Berikut alasan pemisahan kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 186 KUHPerdata :

1. Bila suami, dengan kelakuan buruk yang nyata, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Bila karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri yang yang akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

tentu pada saat ini tidak melulu mengenai suami juga istri.

      6. Apakah Perjanjian Pra-Nikah bisa diperbaharui ?

Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Pasal 29 ayat (4) menyebutkan bahwa Perjanjian Pra-Nikah tidak dapat dirubah, kecuali bila ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan Pihak ketiga (apabila telah dicantumkan Pihak Ketiga pada Perjanjian PRa-nikah sebelumnya)

Berdasarkan uraian-uraian dan analasis hukum diatas tentang perjanjian pra-nikah antara WNI dan WNA, maka tidaklah salah untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, walaupun memang sangat tidak diharapkan hal tersebut terjadi. Seperti sebuah pepatah mengatakan “sedia payung sebelum hujan”.

Demikianlah, terima kasih.

Copyright : Nova Sayaka Situmeank

psa-nys-30032012