INVESTOR ASING DI SEKTOR PENDIDIKAN NASIONAL

4 Feb

Seiring dengan perkembangan zaman terlebih di era globalisasi ini, pemerintah Indonesia membuka kesempatan besar bagi para penanam modal asing, baik itu orang perorangan atau badan hukum asing untuk menginvestasikan asetnya di wilayah Republik Indonesia.

1. Tentang Bidang Usaha di Bidang Penanaman Modal

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 butir 3, Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria persyaratan dan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal). Selanjutnya dalam PerPres ini juga dijelaskan tentang arti dari Penanam Modal Asing yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Prinsip dasar penentuan bidang usaha tertutup dan terbuka sebagai berikut (Pasal 6) :

  1. Penyederhanaan, terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari setiap sektor ekonomi;
  2. Kepatuhan terhadap perjanjian/komitmen internasional, tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian komitmen internasional yang telah diratifikasi;
  3. Prinsip transparansi, harus jelas, rinci, dapat diikuti, dan tidak multitafsir serta berdasarkan kriteria tertentu;
  4. Kepastian hukum, tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden;
  5. Kesatuan wilayah Indonesia, tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, kelemahan, pertahan dan keamanan, lingkungan hidup dan modal/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional bangsa. (Pasal 8 PerPres No.76 tahun 2007).

Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu bidang usaha yang dicadangkan patuh pada UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan bidang kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus (Pasal 2 PerPres No.77 tahun 2007).

Bidang usaha sektor pendidikan nasional yakni pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi termasuk dalam bidang usaha terbuka bagi penanam modal asing di Indonesia dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49 persen, hal ini diumumkan dalam lampiran daftar Bidang Usaha Terbuka pada Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal) .

Dalam Undang-undang No.09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dijelaskan juga dalam Pasal 1 bahwa “Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”namun begitu kata “badan hukum lain yang sejenis” dalam pasal itu dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelesan bahwa yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan UU No.8 Tahun 1985 tentang kemasyarakatan”. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan dengan jelas perihal badan hukum penyelenggara pendidikan oleh orang asing/badan hukum asing. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi berkehendak lain, dengan PUTUSAN NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang membatalkan UU BHP karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 sebagai pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) dan resmi berlaku setelah ditetapkan pada 28 September 2010. Kelahiran PP ini merupakan konsekuensi amanah MK yang membatalkan UU BHP Maret lalu.

2. Tentang Yayasan Asing

Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan pada pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa “yayasan asing yang tidak berbadan hukum dapat melakukan kegiatannya di wilayah Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara”. Dipertegas kembali dalam PP No.63 tahun 2008 tentang peraturan pelaksana undang-undang tentang yayasan pasal 10 ayat 1 yakni “Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini”.

Pasal 4 dan 7 Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2008 menjelaskan bahwa kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing (atau badan hukum asing) atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi, paling sedikit sekitar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah), dan pemisahan harta itu harus dibuktikan dengan dengan surat pernyataan oleh pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan. Yayasan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia pada umumnya bergerak di bidang pendidikan dan kemampuan.

Yayasan, perkumpulan atau Badan Hukum lain yang sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan/ata pendidikan tinggi diakui sebagai BHP Penyelenggara dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3) masih dalam Undang-undang yang sama. Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.8 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atu masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan sedangkan Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.

Pada pasal 15 Kepmendiknas No.24/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi menyebutkan bahwa:

(1) Persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12   meliputi pula persyaratan :

a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat;

b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk

1. penyelenggaraan program pendidikan  selama   empat  tahun  bagi  akademi dan politeknik;

2. Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi

sekolah tinggi, institut dan universitas.

(2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;

b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah akreditasi di negaranya  dalam bentuk :

1. dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan  administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;

2. dukungan dosen, dengan menempatkan dosen yang berpengalaman dari perguruan tinggi induk di luar negeri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5 (lima) tahun untuk program diploma.

copyright : nova sayaka situmeank

email : ichi.noova@gmail.com

nys-pa-040211

Republik Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: