Apa itu KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan KITAP ? Bagaimana Pengurusannya ?

3 Jul

I. Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No. 32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah:
1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas
2. Orang asing pemegang Visa Terbatas
3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

Jadi, sebelumnya Anda harus mengurus visa untuk orang asing tersebut. Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia (lihat pasal 13 PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32/1994).

Izin Tinggal Terbatas dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya (lihat pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian). Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa;
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA – TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan;
Selanjutnya dapat Anda lihat di sini: http://www.kumham-jogja.info/ijin-tinggal-terbatas

II. Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP)
Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas dan orang asing pemegang Visa Terbatas yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Jadi, Izin Tinggal Tetap diperoleh sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas. Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yang bersangkutan.

Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Hukum dan HAM. Permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi, dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. surat permintaan dari pemohon Izin Tinggal Tetap;
2. pasfoto;
3. surat sponsor dan identitas sponsor serta mengisi formulir
4. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pengendalian Orang Asing dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku

kamu juga bisa klik link ini : http://www.kumham-jogja.info/ijin-tinggal-tetap

semoga membantu473x354-images-stories-alur-itas-itap

Pencatatan Perkawinan Yang Sudah Lewat Batas Waktu

27 Sep

Yang dimaksud dengan “sudah lewat batas waktu” adalah masa dimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa pernikahan harus di daftarkan/dicatatkan setidak-tidaknya 1 (satu) tahun sejak pernikahan itu dilangsungkan.. hal ini dapat ditemukan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Bahwa tidak dapat dipungkiri sampai saat ini masih banyak pasangan-pasangan yang menikah baik sesama warga negara Indonesia (WNI), ataupun pasangan campuran antara WNI dengan WNA (Warga Negara Asing) yang belum terdaftar di Indonesia.

Pencatatan tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan guna pencatatan peristiwa penting sebagaimana diamanatkan dalam UU NO.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain daripada itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah demi mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara bahwa pasangan tersebut telah menikah dengan sah dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Negara.

Bagaimana penyelesaiannya jika masa lapor dan pencatatan perkawinan telah lewat batas waktunya ? 

PERTAMA, pelaporan dan pencatatan perkawinan yang telah lewat batas waktu tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Surat Keterangan* telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan dari penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  2. Kartu Keluarga;
  3. KTP Suami & Isteri;
  4. Pas Photo Suami & Isteri berdampingan, ukuran 4 X 6 sebanyak 5 lembar;
  5. Kutipan Akte Kelahiran Suami & Isteri;
  6. Akta perceraian bagi yang telah bercerai atau akta kematian bagi pasangan yang sudah meninggal dunia;

Bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap , syaratnya :

No. 1 – 6 (diatas)

7. Paspor bagi suami / Isteri orang asing;

8. Izin Kedutaan bagi suami / isteri orang asing;

9. Izin dari Kedubes;

10. Dokumen Keimigrasian.

Bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, syaratnya sebagai berikut :

  1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan dari penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  2. Surat Keterangan tempat tinggal;
  3. Pas Photo suami & istri;
  4. Kutipan Akta kelahiran suami & istri ;
  5. paspor bagi suami / istri orang asing;
  6. Izin kedutaan bagi suami atau istri orang asing atau akta perceraian bagi yang telah bercerai atau akta kematian atau surat keterangan kematian bagi pasangan yang telah meninggal dunia

*Surat Keterangan tersebut harus telah di legalisasi oleh pemuka agama di tempat terjadinya perkawinan dan legalisasi tersebut berlaku paling lama 1 (satu) minggu sejak diterbitkan.

Can a foreigner own a house in Indonesia?

30 Mar
The contribution of foreigners in Indonesia are increasing, many foreigners living in Indonesia and no doubt they are also entitled to the ownership of assets of housing in Republic of Indonesia.
Foreigners whose presence provides benefits for national development (own and maintain the economic interests inIndonesia) to carry out the investment can have a house for a residence or dwelling with certain rights.
Ownership of a house and the acquisition of land by foreigners can be done by:
a. Buy or build a house on the ground with the Right to Use on State land or land Right to Use Property Rights;
b. Buy apartment units built on land Use Rights on State land;
c. Buy or build a house on land or rights Proprietary Lease for thebuilding on the basis of a written agreement with the owner of the land rights are concerned.

Agreement with the holder of land rights, must be made between foreigners and holders of land rights and made a deed in front of the Land Deed Officer (PPAT) and then issued the certificate of land rights.

This Agreement may be extended provided that not more than 25 years, and foreigners still remain in parts of Indonesia. If the stranger was not in Indonesia, then within one year have to give up their rights to land or divert to others who are qualified, if not carried over from a defined time period, then:
– Houses are built on land use rights on state, controlled by the Statefor the auction;
– The house is based on an agreement with the holder of the rights to the land itself belongs to holders of land rights are concerned.

 Regulation of the Minister of Agrarian No. 7 Year 1996 jo The Regulation of Government No. 41 year 1996.

Nova Sayaka Situmeank / psa-nys-30032012
 

Dapatkah Orang Asing Memiliki Rumah di Indonesia ?

30 Mar

Kontribusi orang asing di Indonesia kian besar, sudah banyak orang-orang asing tinggal di Indonesia dan tidak bisa dipungkiri mereka juga berhak atas kepemilikan asset terhadap tempat tinggal/hunian di Negara Indonesia.

Orang asing yang kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan nasional  (memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia) dengan melaksanakan investasi   dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak tertentu.

Pemilikan rumah dan perolehan hak atas tanah oleh orang asing dapat dilakukan dengan :

  1. Membeli atau membangun rumah di atas tanah dengan Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  2. Membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara;
  3. Membeli atau membangun rumah di atas tanah Hak Milik atau Hak Sewa untuk Bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

Perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, harus dibuat antara orang asing dan pemegang hak atas tanah dan di buat dengan Akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Perjanjian ini dapat diperpanjang asalkan tidak lebih dari 25 tahun, dan orang asing masih tetap berada di wilayah Indonesia. Jika orang asing tersebut sudah tidak berada di Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan haknya atas tanah tersebut atau mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, apabila tidak dilakukan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka :

–          Rumah yang dibangun diatas hak pakai atas tanah Negara, dikuasai oleh Negara untuk di lelang;

–          Rumah berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah maka dengan sendirinya menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

  Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996.

Nova Sayaka Situmeank

psa-nys-30032012

Why is it important to register the Mixed Marriage ? and how is the procedure ?

30 Mar

The legal consequences of mixed marriages who have neglected tobe listed on the institution of marriage records, especially on the status of wifeand child are:

a. that marriage is not considered legitimate in the eyes of the state;
b. when the children born in marriage, they just have a civil relationship with her mother and maternal family (Article 42
and 43 of the Marriage Law).
c. both wife and children who are born of the marriage no right to demand a living or a legacy from his father.

Consequences of mixed marriages, according to the authors, in terms of one of the parties will file a divorce, then it should be noted first marriage performed abroad by subject to the positive law of the Republic of Indonesia in the institution of marriage records in the region it is located, or in areas Indonesia where he is domiciled, as it must comply with the provisions of Article
60 paragraph (2), the recording of a marriage under the laws applicable and if it turns out Indonesian Citizen not register their marriages under the law of marriage Indonesia, and he intends to sue for divorce her partner then it Another to do is ask that the court order marriage in question has occurred.

 

Procedures & CONDITIONS DO WITH MARRIAGE WNA

PHASE I: DOCUMENTS

Each bride prepare the necessary documents, namely:
1.  WNI

–       Birth Certificate

–       Family Card

–       Passport

–       The Identity Card

–       RT & RW Certificate which states concerned have not remarried,then the certificate legalized by the sub-district in the Local
When the ceremony held outside the KTP region concerned, it is necessary to fill out a form to “ride of wedlock” Photo Size 3 X 4 and 4 X 6 @ 3 pieces

2. WNA
–    Birth Certificate

–    Certificate of No Marriage / Divorce Document
–     Parent Permit (if aged under 21)
–     Family Card
–     ID Card / ID Card
–     Visa (If married in Indonesia)
–     Letter from the police to report
–     Warrant issued by the embassy
–     Photo Size 3 X 4 and 4 X 6 @ 3 pieces

THEN ALL DOCUMENTS IN legalized and translated into INDONESIAN by a sworn translator, certified by the EMBASSY OFTHE PAST IN INDONESIA

PHASE II: REGISTRATION OF MARRIAGE

Date of the wedding plans have been registered no later than 14 days before the big day, it is intended to meet the principle of first publication of the announcement of the couple’s names on the local brides to prevent if there is a demand in the future.

The documents listed above in the following order:
A. Documents submitted to the prospective bride and groom at KUA where the ceremony will be held.
2. When the marriage did not in the office of the local KUA (eg inbuildings, mosques, etc.) it must notify the official marriage certificate
3. If there is a premarital agreement, it is delivered at time of registration.

PHASE III: IMPLEMENTATION AFTER MARRIAGE

After the marriage, the husband and wife will each receive a book /marriage certificate, which then was legalized marriage certificate the Department of Justice, Ministry of Foreign Affairs, and then submit it to the embassy in the country concerned to note.

 

Nova Sayaka Situmeank

psa-nys-30032012

 

Mengapa penting untuk mendaftarkan perkawinan campuran ? dan bagaimana prosedur nya ?

30 Mar

Disini saya tidak akan berpanjang lebar, langsung kepada akibat hukumnya saja🙂

Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah:

a. bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara;

b. apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).

c. baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Apa Konsekuensi atas perkawinan campuran tersebut ?

Dalam hal salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan di wilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2), yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pasangannya maka hal lain yang dapat dilakukan adalah memohon penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi.

  • PROSEDUR & SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PERNIKAHAN DENGAN WNA

TAHAP I : DOKUMEN
Masing-masing calon mempelai mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu:

W N I

Akte Kelahiran
Kartu Keluarga
Paspor
Kartu Tanda Penduduk
Surat Keterangan RT&RW yang menyatakan Ybs belum menikah lagi, lalu surat keterangan tersebut di legalisir oleh Camat Setempat
Bila akad nikah dilaksanakan diluar wilayah KTP ybs, maka perlu mengisi 1 formulir ”numpang nikah”
Pas Foto uk 3 X 4 dan 4 X 6 @ 3 lembar

W N A

Akte Kelahiran
Surat Keterangan Belum Kawin/Akta Cerai
Surat Ijin Orang Tua (jika usia dibawah 21)
Kartu Keluarga
ID Card/KTP
Visa (Jika menikah di Indonesia)
Surat keterangan lapor diri dari kepolisian
Surat ijin dari kedutaan
Pas Foto uk 3 X 4 dan 4 X 6 @ 3 lembar

SEMUA DOKUMEN LALU DI LEGALISIR DAN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA INDONESIA OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH, LALU DILEGALISIR OLEH KEDUTAAN YANG ADA DI INDONESIA

TAHAP II : PENDAFTARAN PERNIKAHAN
Tanggal rencana pernikahan harus di daftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari – H, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publikasi yaitu diumumkannya lebih dahulu nama pasangan calon pengantin di KUA setempat untuk mencegah apabila ada tuntutan di kemudian hari.

Dokumen-dokumen tersebut diatas didaftarkan dengan urutan sebagai berikut:
1. Dokumen calon mempelai di daftarkan ke KUA dimana akad nikah akan dilaksanakan.
2. Bila pernikahan di lakukan bukan di kantor KUA setempat (misal di gedung, masjid, dll) maka harus memberitahukan kepada pejabat akta nikah
3. Jika ada perjanjian pra nikah, maka disampaikan pada waktu pendaftaran ini.

TAHAP III : SETELAH PELAKSANAAN PERNIKAHAN
Setelah melangsungkan pernikahan, maka suami istri masing-masing akan menerima buku/akte nikah, dimana kemudian akte nikah ini dilegalisir ke Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, lalu di daftarkan ke kedutaan Negara yang bersangkutan untuk dicatat.

credit Myrna Zachraina, FH UI.

Nova Sayaka Situmeank

psa-30032012

Prenuptial Agreement For Mix Couple, Indonesia & Foreigner

30 Mar

As the time and increasing everyone’s property in the digital age, making people more confident of his ability and give priority to individuality.

Many young people no longer think of a successful marriage as a natural and just based on love, but a sense of selfishness sometimes still arise when his affair reaches its peak.

Now days pre-nuptial agreements are not to be a taboo topic, despite of the fact that pre-nuptial agreement that has been written in the MarriageAct No. 1 in 1974 and also written in Indonesia Civil Code (ICC).

  1. What is a prenuptial agreement?

Under the Marriage Law Article 29 paragraph (1) states:

“At the time before the marriage held, both parties upon mutual agreement can be entered into a written agreement approved by the Civil Registrar of marriage, after which it shall also apply to third parties through third parties involved “.

Based on the above we can see the terms of the validity of the prenuptial agreement :

  • Made before the marriage held;
  • Contains about things that do not violate the limits of the law, religion and morality (Article 29 paragraph (2) in conjunction with Article 139 ICC);
  • Passes by a Notary Public in
  • In please register in the Civil Register of Marriage (Non Islam) / Office of Religious Affairs (Islam) in accordance with their legal domicile citizen.

Thus, the covenant of marriage was entered into force since the marriage held.

2. What is the content of the prenuptial agreement ?

As the general agreement, which is concern about the deal between the parties that promise something, same thing with prenuptial agreement. However, in general, prenuptial agreement is about the property of the marriage, such as:

  • Unity gain and loss;

(Article 163 ICC says all debts both husband and wife together, which is created during the marriage, should be counted as a loss together. What are stolen from the evil one of the couple does not include loss of joint “)

  • Unity yields and incomes;
  • There is no unity at all in property

In the Indonesia Civil Code which was created in the Dutch period, and the Marriage Act was clear and very beneficial to both parties which states as follows:

Article 35 paragraph (1) : The treasures acquired during the marriage becomes joint property;

Article 35 paragraph (2): an innate property of their respective husbands and wives and property, each of which is obtained as a gift, is under the supervision of each, as long as the parties do not make other promises.

From here we can see, the law assumes that the union of a woman and a man in a house under the sanctity of marriage is also a legal one, and including united in the property acquired after marriage

  3. What are the prohibition contents of the prenuptial agreement?

  • not contradict with the proper morality or with the public order, and the following regulations must also be heed.  (Article 139 ICC);
  • shall not diverging the rights which arisen from the authority of the man as husband, and from the authority as a father, nor from the rights which the law has given to the one who lives (Article 140 (1) ICC) ;
  • shall not reduce the rights the entitle to the husband as the head of matrimony; but without prejudice to the power of the wife to put condition on her to manage the personal property, both moveable and immovable property, including enjoying her own income liberally (Article 140 paragraph (2) ICC );
  • Husband and wife will not remove any of the rights granted to them the law to inherit the heritage treasures of their offspring in a straight line down (grandchildren);
  • If the property is terminated unity, should not be agreed that the husband or the wife will pay the debt that is greater than the benefits in the union’s property;
  • Should not be included a statement claiming that their marriage bond only subject to the applicable laws in a foreign country or may be some customs (Article 143 ICC).

I personally as a lawyer who also  one time being a wife as my nature was created as a woman, argued that the legislation that has existed since ancient times has been very efficient and good for both parties, because that makes the law is not Just the people who are experts in the field of law but also to those skilled in philosophy and law have been thinking about the impact of hundreds of years, but still human and law must also evolve and develop.

So in my opinion, there should be no prenuptial agreement, because the union of a man and woman become one flesh (as in the Bible) under a sacred bond called marriage, and they also became one of the law.

However, in the case of mixed marriages citizens and foreigners seem at the present time, it is imperative to make a prenuptial agreement, why? because it was feared would be difficult in terms of the purchase of goods not moving, such as houses and land, why (?)

  4. Why you should make a prenuptial agreement?

        5. Why separate the  property?

I am totally disagree with this reasoning, because every citizen has the right to every centimeter of land in the motherland Indonesia, so the government can not prevent a citizen who is married to foreigners without making prenuptial agreement to buy land in Indonesia, it is a I can not accept. But, let’s see who can be accepted for the following reasons:

  • To prevent the purchase of land or property in Indonesia that can easily be owned by foreigners marrying foreign citizens to obtain property rights to the property in Indonesia.

Having noted these reasons, it is true that a foreigner should not have property rights to the property in Indonesia, they were only given the right to cultivate, rights to use state land, or the Right Rental Property for Buildings on the basis of a written agreement with the owner rights to the land in question as the Agrarian Law No. 5 of 1960 that his time was also determined and can be extended one time only.

There have been many areas in Indonesia are owned by foreigners married to local citizens in order to get a soil with a low price. One example of an island in the province, almost 80% already owned by foreigners that the resale value is extremely low, most foreigners are foreigners Australia, they bought land near the beach, build a resort, set the claim on land that does not allow the local citizens to pass the coast infact the local residents are citizens of livelihood of fishermen. There are many other issues and it can be discussed in another topic.

If our review above talking about the “benefit principle” by foreigners against citizens, now let’s discuss the “benefit principle” of a citizen against foreigners.

One big advantage of prenuptial agreement is to protect your assets before and after marriage, because indeed it is a crucial point in time that makes things easier just by clicking on a gadget.

Each person would have never imagined to meet with a woman or man that is qualified to “gold digger“. So that the prenuptial agreement, you are able to avoid a gold digger.

I have handled several cases of “unpleasant acts” by a “Gold Digger” and that became my clients are foreigners, of course, my client became the injured party in this relationship, but the law is fair enough and the foreigner won the case.

Following reasons as the separation of property described in Article 186 ICC :

  1. When her husband, a real misdeed, squandering the goods of joint matrimonial property, and allow households in danger of collapse.
  2. If for chaos and ugliness of the husband property maintenance, property insurance for his wife and marriage to what the law is the right wife to be missing, or if due to negligence in the maintenance of the wife’s marital property, that property is at risk .
now days, not just the husband do bad things.

6. Can the Prenuptial Marriage Agreement  be renewed?

Under the  Marriage Act Article 29 Paragraph (4)   wrote that the Prenuptial Agreement can not be changed, unless there is consent of both parties and do not harm third parties (Third Party if it has been included in the prenuptial agreement before)

Based on the descriptions above and legal analyst on prenuptial agreements between citizens and foreigners, it is not wrong to be wary of things that are not desirable in the future, although it is not expected to be happen. As a proverb says “prepared the umbrella before it rains”.